Administrasi bagi Pembangunan

Bab 1

Pendahuluan

Ruang Lingkup

Administrasi Pembangunan

a.    Pengertian Administrasi dan Pembangunan

Waldo (1992) menyatakan yang membedakan administrasi dengan kegiatan kerja sama antarmanusia lainnya adalah derajat rasionalitasnya yang tinggi. Derajat rasionalitas yang tinggi ini ditunjukkan oleh tujuan yang ingin dicapai serta cara untuk menggapainya. Waldo menyatakan bahwa administrasi negara adalah spesies dengan genus administrasi. Administrasi itu sendiri berada dalam keluarga kegiatan kerjasama antarmanusia. Secara sederhana  pembangunan diartikan sebagai perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Jadi peristilahan administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek yang terkait guna mencapai sasaran pembangunan.

b.    Konsep-konsep Pembangunan

Pembangunan sering didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil perkapita melaui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Menurut Adam Smith (1776) proses pertumbuhan diawali apabila perekonomian mampu melakukan pembagian  kerja (division of labor). Dalam model Harrold-Domar, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas kapital. Arthur Lewis (1954) dengan model surplus oleh labornya memberikan tekanan pada  peranan jumlah penduduk. Dalam model ini diasumsikan terdapat penawaran tenaga kerja yang sangat elastis.

Sementara itu berkembang sebuah model pertumbuhan yang disebut neoklasik. Teori pertumbuhan neo klasik mulai memasukkan unsur teknologi yang diyakini akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Solow, 1957).

Dalam kelompok teori pertumbuhan, salah satu pandangan paling penting adalah dari Rostow (1960) yang menjelaskan bahwa ada lima tahap yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya, yaitu tahap traditional society, preconditions for growth,  the take-off, the drive to maturity, dan the age of high mass consumption. Pengikut aliran teori pertumbuhan percaya bahwa hasil pertumbuhan akan dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah. Namun, kenyatannya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Pada perkembangannya, pemerataan distribusi pendapatan juga ikut diperhitungkan sebagai indikator pembangunan yang dihitung dengan menggunakan Kurva Lorenz dan Indeks Gini. Selain itu, pembangunan jugan diukur dari tingkat kemiskinan, pengangguran, dan juga tingkat ketergantungan terhadap negara lain.

United Ntions Development Program (UNDP) mengembangkan indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (HDI) yang merupakan gabungan dari tiga ukuran,  yaitu: kesehatan (sebagai ukuran longevity), pendidikan (sebagai ukuran knowledge) dan tingkat pendapatan riil (sebagai ukuran living standards).

c.     Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Administrasi Negara

Metode pendekatan matriks locus and focus (2x2 matriks) Golembiewski (1977) menghasilkan empat fase dalam perkembangan ilmu administrasi negara. Fase tersebut adalah:

     (1)   fase pembedaan analitik politik dari administrasi,

     (2)   fase pembedaan konkrit politik dari administrasi,

     (3)   fase ilmu manajemen, dan

     (4)   fase orientasi terhadap kebijakan publik.

Nicholas Henry (1995) memperkenalkan pandangan Bailey, bahwa untuk analisis administrasi negara sebagai ilmu harus diterapkan empat teori, yaitu teori deskriptif, normatif, asumtif, dan instrumental.

White (1926) berusaha menghindarkan  administrasi negara dari dikotomi politik-administrasi dan memberikan perhatian lebih besar pada sisi manajemen dan administrasi. Berkat White, ilmu administrasi berkembang lebih cepat, dengan bukunya introduction to the theory of Public Aministration yang selama setengah abad menjadi buku pelajaran utama bagi disiplin ilmu ini.

Sementara itu, pendekatan scientific yang dirilis oleh Taylor (1937) pada masa sebelumnaya diperkuat oleh antara lain Fayol (1916) dan Gulick (1937) mulai memperoleh tandingan dari para teoritis yang mulai menerapkan pendekatan hubungan manusia dasn ilmu-ilmu perilaku (behavioral sciences) ke dalam teori- teori administrasi dan organisasi.

Pemikiran yang hadir setelah perang dunia II, yang besar sekali dampaknya pada perkembangan ilmu administrasi, adalah dari Simon (1947). Ia mengetengahkan pandangan yang terus melekat dalam perkembangan ilmu ini selanjutnya,  yaitu bahwa pada intinya administrasi adalah pengambilan keputusan. Namun ia sendiri juga mempertanyakan keabsahan administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri.

Upaya mengembangkan studi perbandingan administrasi negar dilakukan dengan sungguh-sungguh antara lain dengan dibentuknya Comparative Administration Group (CAG) pada tahun 1960. Dari CAG inilah lahir konsep administrasi pembangunan (development administration), sebagi bidang kajian baru. Kelahirannya didorong oleh kebutuhan membangun administrasi di negara-negara berkembang.

Dalam rangka merevitalisasi ilmu administrasi, Waldo memprakarsai pertemuan sejumlah pakar muda ilmu administrasi untuk mempelajari masalah-masalah konseptual yang dihadapi ilmu administrasi dan berusaha memecahkannya. Pertemuan itu dikenal dengan nama Minnowbrook Conference yang diselenggarakan di Universitas Syracuse, Amerika Serikat tahun 1968.

Perkembangan pemikiran dalam ilmu administrasi terus berlanjut. Perkembangan yang cukup mendasar telah terjadi dengan munculnya kebijakan public (public policy) sebagai paradigma administrasi negara. Di dalamnya tercakup politik perumusan kebijaksanaan, teknik analisis kebijaksanaan, serta perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan.

d.    Etika Administrasi

1.     Etika dan Administrasi

Pembicaraan tentang etika dalam administrasi adalah bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan administrasi—seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas, dapat menjelaskan etika dalam praktiknya, dan bagaimana gagasan-gagasan dasar etika--mewujudkan yang baik dan  menghindari yang buruk dapat menjelaskan hakikat administrasi.

Masalah etika ini terutama lebih ditampilkan oleh kenyataan bahwa meskipun kekuasaan ada di tangan mereka yang memegang kekuasaan politik (politic masters), namun administrasi jugfa memiliki kewenangan yang secara umum disebut discretioanary power. Etika tentu bukan hanya masalah administratif negara. Ia masalah manusia dan kemanusiaan, dan karena itu sejak lama sudah menjadi bidang studi ilmu filsafat dan juga dipelajari dalam semua bidang ilmu sosial. Di bidang administrasi etika juga tidak terbatas hanya pada administrasi negara, tetapi juga dalam administrasi niaga, yang antara lain disebut sebagai business ethics.

Appleby (1952) mencoba mengaitkan nilai-nilai demokrasi dengan birokrasi dan melihat besarnya kemungkinan untuk memadukannya secara serasi. Namun Appleby mengakui bahwa dalam praktiknya yang terjadi adalah yang sebaliknya. Ia membahas patologi birokrasi yang memperlihatkan bahwa birokrasi melenceng dari keadaan yang seharusnya.

2.     Pendekatan

Pertama, pendekatan teleologi. Pendekatan teleology terhadap etika administrasi berpangkal tolak bahwa apa yang baik dan buruk atau apa yang seharusnya dilakukan oleh administrasi, acuan utamanya adalah nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau dihasilkan, yakni baik atau buruk dilihat dari konsekuensi keputusan atau tindakan yang diambil. Dalam konteks adminitrasi negara, pendekatan teleologi mengenai baik buruknya ini diukur antara lainm dari pencapaian sasaran kebijaksanaan publik (seperti pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti pendidikan, kualitas lingkungan), pemenuhan pilihan-pilihan masyarakat atau perwujudan kekuasaan organisasi, bahkan kekuasaan perorangan kalau itu menjadi tujuan administrasi.

Kedua, pendekatan deontologi. Pendekatan ini berdasar pada prinsip-prinsip moral yang harus ditegakkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya, dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuansi dari keputusan atau tindakan yang dilakukan. Asasnya adalah bahwa proses administrasi harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yang mengikat. Yang amat mendasar adalah pandangan yang bersumber dari falsafah Immanuel Kant (1724-1809), yaitu bahwa moral adalah imperatif dan kategoris, yang tidak membenarkan pelanggaran atasnya untuk tujuan apapun, meskipun karena itu masyarakat dirugikan atau jatuh korban.

Berkaitan dengan itu belakangan ini banyak kepustakaan etika administrasi yang membahas dan mengkaji etika kebajikan (ethics of virtue). Etika ini berbicara mengenai karakter yang dikehendaki dari seorang administrator. Konsep ini merupakan koreksi terhadap paradigma yang berlaku sebelumnya dalam administrasi, yaitu etika sebagai aturan (ethics as rules), yang dicerminkan dalam struktur organisasi dan fungsi-fungsi serta prosedur, termasuk sistem insentif dan disinsentif serta sanksi-sanksi berdasarkan aturan.

3.     Etika Perorangan dan Etika Organisasi

Etika perorangan menetukan baik atau buruknya perilaku individual seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam organisasi. Etika organisasi menetapkan parameter dan merinci kewajiban-kewajiban (obligations) organisasi, serta menggariskan konteks tempat keputusan-keputusan etika perorangan itu dibentuk (Vasu, Stewart, dan Garson, 1990).

Dalam menganalisis etika perorangan dari kacamata ilmu administrasi, Rohr (1983) membaginya dalam kelompok metaetika (studi mengenai dasar-dasar linguistik dan epistemologis dari etika), etika umum (prinsip-prinsip mengenai benar dan salah), dan etika khusus. Etika profesional termasuk dalam etika khusus dan berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Etika profesional pada profesi tertentu dilembagakan dalam kode etik.

e.    Pembangunan Administrasi Lawan Administrasi Pembangunan

1.     Konteks Politik Pembangunan Administrasi

Alat utama kegiatan seluruh pemerintah pada dasarnya adalah birokrasi negara. Birokrasi negara merupakan hierarki yang ada di seluruh kantor di bawah kewenangan formal kepada negara. Para birorat tidak hanya memainkan fungsi politik dengan melayani wewenang kekuasaannya, melainkan juga harus bertanggung jawab pada program-program yang membawa konsekuensi administrasi bagi negara.

Suatu birokrasi dapat dikatakan relatif berkuasa bila mampu mempertahankan posisi birokrasi peringkat menengah seperti kepala biro, kepala bagian, dan kepala sseksi bagi kapentingan karir pejabat-pejabatnya. Dengan demikian suatu tingkat pengalaman minimum dapat dipertahankan untuk menjamin peraturan-peraturan pemerintah di masa mendatang agar dapat dijalankan secara efektif.

Keterangan di atas adlah suatu cara mengelola kekuasaan dengan relatif barimbang antara birokrasi dan sistem konstituitif yang memungkinkan dilakukan pemisahan antara “politik” dan “administrasi” dalam pengertian klasik.

Dapat dibuktikan bahwa prinsip-prinsip administrasi yang telah ada telah memberikan dampak kemajuan administrasi di negara-negara berimbang. Dan sebaliknya juga telah melemahkan kemapuan administrasi di negara yang belum berimbang. Dalam kondisi demikian, maka prioritas kebutuhan ditekankan untuk membuat keseimbangan, baik dengan cara memperkuat sistem konstituitf atau birokrasi sesuai dengan keadaan yang ada.

2.     Konteks Ekonomi Administrasi Pembangunan

Sistem gaji dalam administrasi negara dimaksud tidak hanya bergantung pada kemampuan mengumpulkan dana melalui pajak dan distribusi gaji dalam sistem yang bertanggung jawab, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum. Misalnya dalam model pemerintahan tradisional tidak semata-mata tergantung pada tingkat gajji para karyawannya. Berbeda dengan kondisi yang ada pada masyarakat industri yang relatif kaya dan mampu menggaji para pejabatnya baik sipil maupun militer.

Birokrasi dikatakan korup bila seseorang tidak mengerjakan sesuatu yang seharusnya dilakukan; bila terdapat pembangunan-pembangunan illegal yang tidak dapat dicari dasar hukumnya kecuali rekomendasi dari pejabat; dan perilaku melawan hukum yang seharusnya ditaati.

Pengenalan sistem gaji menimbulkan konsekuensi lain. Di negara-negara miskin kesempatan kerja di luar pertanian sangat sempit. Dengan kata lain sistem gaji di negara yang secara ekonomis telah maju, dapat bekerja sebagai sarana pembangunan birokrasi negara yang mampu menetapi ketentuan hukum dan memperkuat produktivitas ekonomi sekaligus berfungsi sebagai lingkungan yang memberikan sumbangan positif bagi pembangunan. Tetapi sebaliknya apabila keadaan ekonomi tidak mampu mencapai tingkatan yang tingi, model pengorganisasian dengan sistem semi gaji justru akan menguras sumber daya, dan menyebarkan kelas parasit yang tidak bertanggung jawab, mengurangi produktivitas dan mempersempit pilihan bagi masyarakat. Karenanya pula akan menjadi beban ekonomi dan kehancuran politik. Dotrin-doktrin administasi dapat bersifat membantu kemapuan administrasi birokrasi yang didasarkan pada gaji, dan sebaliknya tidak bersifat membantu terahadap negara-negara yang memiliki birokrasi semi gaji.

3.     Organisasi Sosial dan Administrasi Pembangunan

Organisasi formal yang efektif dan dapat memainkan peranan penting serta mampu menambah kemampuan masyarakat memperluas pilihan  dalam rangka mengubah lingkungannya hanya terdapat di negara-negara maju. Semakin sedikit jumlah organisasi yang ada dalam masyarakat semakin sulit pula untuk maju.

Untuk menspesifikasikan pengertian “organisasi”, yakni suatu istilah yang mempunyai banyak arti, di sini dimaksudkan sebagai sistem sosial yang mempunyai keanggotaan tertentu dan mapu memformulasikan dan juga menciptakan aturan-aturan baru untuk mengarahkan kehendak mereka sendiri.

Kriteria kedua dari organisasi adalah adanya satu set norma-norma inovatif yang dikukuhkan melaui kebiasaan dan mengalami perubahan. Salah satu syarat penting di antara syarat-syarat tumbuhnya suatu organisasi yang kuat adalah tersedianya ilkim budaya yang dapat memberi keabsahan bagi organisasi, dapat menjamin dan memungkinkan mereka bergerak dan mendapatkan sumber dana bagi staf yang dibutuhkan.

Dari gejala yang tampak, organisasi legal ekstra birokrasi secara historis dapat tumbuh hanya dalam masyarakat yang ikatan kesukuannya telahj digantikan oleh kesatuan imperial yang melemah karena tumbuhnya para penguasa lokal dan feodalisasi.

Jelaslah kiranya bahwa organisasi dimaksud dpat mendukung pembangunan melalui upaya  mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan energi anggotanya dalam suatu kerja terkoordinasi guna mendukung kemampuan masyarakat mengubah lingkungannya.

Untuk menilai tingkat pembangunan masyarakat atau sitem sosial. Cukup dengan cara menunjukkan karakteristik keseimbang negara, kematangan organisasi, dan kedudukan sistem gaji dalam birokrasinya.

Bab 2

Materi Resume

Administrasi bagi

Pembangunan

a.    Peran Administrasi dalam Pembangunan

Sisi pertama dari administrasi pembangunan adalah administrasi dari atau bagi pembangunan (administration of development). Dalam pendekatan Waldo (1902) dalam administrasi ditemukan dua aspek, yaitu manajemen dan organisasi. Untuk membahas administrasi bagi pembangunan, lebih tepat digunakan pendekatan manajemen karena pada dasarnya dapat dikatakan bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan.

Meskipun pada dasarnya ada tiga kegiatan besar dalam manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), pengkajian mengenai fungsi-funsi manajemen dapat mengembangkan variasi sesuai kebutuhan. Untuk analisis manajemen pembangunan dikenali beberapa fungsi yang cukup nyata (distinc), yakni:

1.     Perencanaan

Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efektif dan efisien dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Perencanaan pembagnunan pada umumnya harus memiliki, mangetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu:

     (1)   Tujuan akhir yang dikehendaki,

     (2)   Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif),

     (3)   Jangka waktu mencapai sasaran tersebut,

     (4)   Masalah-masalah yang dihadapi,

     (5)   Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya,

     (6)   Kebijaksanaan-kebijaksabaab untuk melaksanakannya, dan

     (7)   Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksaannya.

Kadang-kadang terjadi kegagalan perencanaan, kegagalan itu biasanya terjadi bukan karena adanya perencanaan itu sendiri, melainkan dapat bersumber pada berbagai sebab, antara lain:

Pertama, penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena informasi kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, atau perencanaannya sejak semula memang tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana.

Kedua, perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.

Ketiga, perencanaan mengikuti  paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

Keempat, karena perencanaan diartikan sebagai peraturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

Sebagai kesimpulan, perencanaan dapat dilakukan dan bahkan diperlukan dalam pembangunan, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

      (1)   Bersifat garis besar dan indikatif,

   (2) Mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha masyarakat swasta,

     (3)   Mendorong bekerjanya pasar,

     (4)   Mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya, dan

    (5)   Memajukan golongan masyarakat (dari wilayah) yang dengan ekonomi pasar saja tidak mungkin berkembang atau bersaing dalam memperoleh akses faktor-faktor produksi.

2.     Pengerahan Sumber Daya

·         Mobilisasi Dana Pembangunan

Manajemen pembangunan bertugas memobilisasi dana pembangunan yang dapat dihasilkan dari kegiatan pemerintah seperti pajak dan penerimaan lain di luar pajak dan tabungan masyarakat, tugas manajemen pembangunan pula untuk merangsang berkembangnya investasi masyarakat yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Manajemen pembangunan bertugas pula memelihara stabilitas agar pembangunan dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan  yang nyata, dan agar masyarakat memiliki kepercayaan pada perekonomian nasional, sehingga dapat menciptakan ilkim investasi yang baik.

·         Penyiapan Sumber Daya Manusia

Manajemen pembangunan bertugas menyiapkan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan berupa tenaga kerja yang berkualitas, yakni tenaga kerja yang kreatif, produktif, memiliki disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang (enterprising).

Upaya ke arah itu meliputi kegiatan di hampir semua bidang pembangunan, terutama:

     (1)   pendidikan dan pelatihan,

     (2)   ilmu pengetahuan dan teknologi,

     (3)   kesehatan,

     (4)   kependudukan, dan

     (5)   agama dan budaya.

·         Pemanfaatan Teknologi

Dalam upaya pembangunan diperlukan teknologi yang tepat. Namun tidak semua teknologi sudah tersedia atau telah dikuasai oleh negara berkembang. Karena itu pembangunan memerlukan alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang, kemudian mengembangkan kemampuan teknologi di dalam negeri. Dalam hal ini, manajemen pembangunan bertugas mendorong diperolehnya teknologi yang diperlukan untuk malaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien.

·         Penguatan Kelembagaan

Pembangunan sebagai kegiatan yang kompleks, yang meliputi berbagai disiplin, sektor kepentingan dan kegiatan, memerlukan lembaga-lembaga yang mampu menampung, menyalurkan, dan mengatasi serta mensinergikan berbagai aspek tersebut.

Kelembagaan dalam hal ini mengandung arti luar, yaitu dapat berupa organisasi-organisasi formal seperti diartikan oleh Esman (1971) antara lain birokrasi, dunia usaha, patai-partai politik, tetapi juga dapat berupa lembaga ekonomi seperti pasar, lembaga-lembaga hukum dan sebagainya. Menjadi tugas manajemen pembangunan untuk membangun dan mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya.

3.     Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan, atau pembangunan tidak mencapai sasaran, karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan itu terjadi karena beberapa sebab, antara lain:

     (1)   Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan,

    (2)  Pembangunan meskipun dimaksud untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu,

     (3)  Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu, dan

      (4)   Pembangunan dipahami dan menguntungkan,  tetapi  sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.

Manajemen pembangunan mempunyai tugas untuk membimbing, menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan memandirikan masyarakat. Dengan demikian masyarakat tidak menjadi pasif hanya sebagai penonton dan penerima proses pembangunan, melainkan turut berpartisipasi aktif dalam proses tersebut.

4.     Penganggaran

Penganggaran merupakan rencana pembiayaan yang disusun untuk kurun waktu yang telah ditentukan. Rubin (1992) menyatakan bahwa anggaran menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Anggaran membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan.

Dalam kaitannya dengan anggaran ini, salah satu tugas manajemen pembangunan adalah mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan menjaga agar dana pembangunan digunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah pemborosan dan kebocoran. Dalam hal ini,, perhatian utama diberikan kerpada patokan pengalokasian anggaran pembagunan untuk membiayai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan.

 Dari segi format, Rubin menunjukkan beberapa format, yaitu constant services, budget, line item budget, program budget, performance budget, zero based budget, dan target based budget. Dari segi teknis, berbagai teknik berkembang untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, yaitu planning, programming and budgeting system (PPBS). Selain itu melalui management by objectives (MBO) diupayakan pula keterkaitan antara sasaran yang hendak dicapai dengan anggaran.

5.     Pelaksanaan Pembangunan

Pada tahap awal pembangunan, pemerintah perlu melakukan pembangunan prasarana dasar berupa prasarana ekonomi dan sosial. Di samping prasarana fisik, pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan lembaga-lembaga sosial.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dituangkan dalam mekanisme proyek-proyek pembangunan. Apabila proyek itu merupakan bagian dari kegiatan yang lebih besar, biasanya disebut program, harus jelas keterkaitan antara proyek dengan tujuan dan sasaran program, serta dengan proyek-proyek lain yang berada di dalam program yang sama.

Dalam pelaksanaannya, proyek dapat dilakukan sendiri oleh badan pemerintah lain, baik oleh pemilik proyek maupun badan pemerintah lain, di tingkat pusat maupun daerah dalam hal ada otonomi daerah atau desentralisasi. Proyek dapat pula dilaksanakan oleh badan lain di luar pemerintah, biasanya perusahaan asing, maupun dalam negeri maupun campuran.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah seperti dijelaskan di atas, adalah tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa proyek-proyek pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah, berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran seperti ynag direncanakan, dengan cara yang seefisien mungkin.

6.     Koordinasi

Dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai badan serta di berbagai daerah berjalan sesuai dan menghasilkan sinergi.

Pada dasarnya kecenderungan divergensi dalam organisasi yang terpisah, karena itu diperlukan koordinasi sebagai alternatif terhadap sentralisasi. Manajemen pembangunan bertugas untuk menjamin bahwa segala usaha pembangunan bejalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian sasaran.

Koordinasi dengan demikian merupakan upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal.

7.     Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan.

Pemantauan diperlukan pula agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dapat disebabkan antara lain oleh:

     (1)   Ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan,

     (2)   Ada perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan,

     (3)   Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan, dan

     (4)   Atau karena perencanaannya yang keliru.

Oleh karena itu, menjadi tugas manajemen pembangunan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, serta mengambil langkah-langkah apabila dari hasil pemantauan diperlukan pemecahan masalah atau perubahan (revisi) pada upaya pembangunan yang direncanakan.

Dalam rangka evaluasi dikenal adanya evaluasi kinerja (performance evaluation) yang memberikan informasi tidak hanya menyangkut input dan output tetapi lebih jauh lagi menyangkut hasil (result) dan manfaat (benefit), termasuk pula dampaknya. Evaluasi kinerja pembangunan dapat dilaksanakan pada setiap tahap.

Evaluasi kinerja tidak begitu menekankan pada proses seperti audit, yang menekankan pada compliance terhadap rules and regulations. Dalam melaksanakan studi evaluasi kinerja informasi indikator kinerja yang sudah ada akan menjadi bahan dasar dalam melakukan evaluasi maupun pengembangan indikator kinerja selanjutnya.

8.     Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan

Pemantauan dan pengawasan pembangunan pada dasarnya berarti mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Menurut Steiss (1972), salah satu fungsi pengawasan adalah menignkatkan kebertanggung-jawaban (accountability) dan keterbukaan (transparency) sektor publik.

Mockler (1972) menyatakan bahwa langkah-langkah pengawasan seyogyanya lebih ditekankan pada hal-hal yang positif dan bersifat pencegahan. Pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya melibatkan tiga faktor, yaitu:

     (1)   Manusia dengan beragam perilakunya,

     (2)   Faktor dana yang tergantung pada kemampuan keuangan negara, dan

     (3)   Faktor alam yang sulit diramalkan.

Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk juga mengarahkan dan mengkoordinasikan antarkegiatan dalam pelaksanaan proyek-proyek agar pemborosan dan penyelewengan dapat dicegah. Pengawasan bukanlah suatu tujuan, melainkan srarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan.

Dalam pengawasan terdapat unsur membimbing dan mendidik terhadap pelaksana pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. Johnson, Kast, dan Rosenzweig (1973) membagi sistem pengawasan ke dalam:

    (1) Pengawasan organisasional, yaitu suatu sistem pengawasan umum yang menilai kinerja keseluruhan dari suatu kegiatan di dalam organisasi.

     (2)   Pengawasan operasional, yaitu sistem pengawasan yang digunakan untuk mengukur kinerja harian suatu kegiatan dan memberikan langkah-langkah koreksi langsung (immediate corrective actions)

Suatu pengawasan yang efektif membutuhkan tidak saja norma-norma etika tetapi juga sistem informai yang memadai. Kebutuhan informasi menjadi sangat penting artinya untuk menilai situasi dan kondisi yang melingkupi suatu isu dan mengevaluasi alternatif langkah-langkah selanjutnya.

9.     Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan

Keberadaan sistem informasi yang andal menjadi kebutuhan mutlak dalam mendukung uapaya pembangunan, dan berperan dalam strategi penyelenggaraan pembangunan. Tanpa sistem informasi yang andal, sulit untuk melakukan penyusunan rencana yang efektif dan terpadu, serta melakukan pengendalian pembangunan.

Informasi yang andal adalah informasi yang jelas dan baku pengertiannya, mudah, cepat, tepat, akurat, aman dan berkualitas dalam perolehan, pengolahan, pengelolaan dan ketersediannya.

Sistem informasi merupakan suatu kesatuan tatanan yang terdiri dari organisasi, manajemen/prosedur, teknologi, himpunan data, dan sumber daya manusia yang bertugas menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendukung berbagai fungsi manajemen dalam mewujudkan sasaran yang dikehendaki.

Sistem informasi yang andal berperan dalam penyusunan rencana yang tepat sesuai dengan kebutuhan, memudahkan penentuan prioritas, serta mencegah duplikasi atau tumpang tindih khususnya dalam manunjang upaya koordinasi dan keterpaduan program/kegiatan pembangunan antarsektor, antarlembaga, dan antardaerah. Demikian pula dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan, termasuk pengawasan atau pemantauan dan pemeriksaan, pelaporan serta tindak lanjutnya, akan lebih efektif apabila didukung oleh sistem informasi yang andal. Selain itu, sitem informasi juga dapat memberikan signal  apakah kegiatan yang sedang dilkasanakan sesuai dengan tujuan/sasaran yang telah direncanakan, atau memberikan early warning untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta untuk memberikan masukan yang tepat bagi perencanaan selanjutnya.

Dalam penerapan manajemen modern antara lain diisyaratkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi sebagai perangkat pendukung dalam pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian informasi. Teknologi informasi termasuk perangkat komputer, jaringan komunikasi secara on-line, teknologi citra image untuk aplikasi berbasis grafis, dan lain-lain.

Revolusi informasi akan berdampak luas pada semua bidang, baik politik, ekonomi, maupun sosial, termasuk administrasi negara dan administrasi pembangunan.

b. Strategi-strategi Pencapaian Kebijaksanaan Pembangunan dan Pembaruan Administrasi

Untuk mencapai kebijaksanaan pembangunan dan pembaruan administrasi diperlukan adanya strategi untuk menciptakan suatu proses yang efektif dan efisien. Wilbur Schramm membagi analisis pengaruh ekonomi dan faktor lainnya terhadap kemampuan administrasi dan perubahan lembaga politik lainnya ke dalam dua topik, yaitu analisa profil dan pola-pola administrasi.

1.     Analisis Profil

Dalam melakukan analisa profil, ada beberapa item yang harus diperhitungkan, yaitu:

     (1)   Kebutuhan,

     (2)   Sumber daya,

     (3)   Hambatan, dan

     (4)   Kekuatan.

·         Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan suatau negara tidak dapat diperoleh hanya berdasarkan pengamatan dari luar kemudian membuat urutan prioritas di antara masalah-masalah yang ada. Kebutuhan mereka tidak selalu dapat diukur berdasarkan nilai-nilai masyarakat industri. Sebab sebagian besar negara-negara dunia ketiga menggantungkan hidup dari sektor agraris. Tentu yang menjadi tolok ukur kebutuhannya tidak dihitung dari sisi industri, melainkan dihitung dari sisi pertanian.

            Kebanyakan pemerintahan negara yang lebih kecil seringkali memberikan peluang bagi partisipasi politik yang luas dalam proses politiknya disertai dengan pembentukan harapan-harapan baru di bidang kesejahteraan. Padahal tatanan internal dan ketertarikan antara sesama warganya belum terbentuk cukup kokoh.

·         Sumber daya

Profil suatu negaraa harus mengungkapkan sumber daya fisik (alam), manusia, dan organisasi yang dapat dijaadikan sebagi alat untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Keterbatasan sumber daya, keterbatasan tingkat pertumbuhan, pertambahan jumlah penduduk, keterbatasan sumber daya, keterbatasan tingkat pertumbuhan, pertambahan jumlah penduduk yang besar, dapat menghambat kemampuan pembangunan ekonomi.

Ward Clan Rostow menyatakan bahwa setiap negara pada dasarnya memiliki sejumlah masalah yang telah diketahui sebelumnya. Masalah itu menyangkut masalah geopolitik, dan pemberian rangsangan bagi perubahan, dan masalah-masalah lainnya yang berkenan dengan warisan masyarakat tradisional.

·         Hambatan

Suatu penginventarisasian sumber daya yang dilakukan dengan hati-hati tentu dengan  sendirinya akan mengungkapkan pula hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam rangka peningkatan kemampuan administrasi. Adanya birokrasi yang kuat hasil warisan dari zaman penjajahan dalam hal ini dipandang penting bagi bangsa-bangsa baru yang sedang menghadapi masalah identitas, legitimasi dan integrasi wilayah.

·         Kekuatan

Dalam analisa profil perlu diketahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh suatu bangsa guna menghasilkan suatu kemampuan adminitrasi yang dibutuhkan bagi pemecahan berbagai masalah atau tuntutan yang dihadapi. Suatu kekuatan akan  memperlibatkan sejumlah perhitungan yang kompleks dan memperbandingkan antara sumber daya dengan hambatan-hambatannya.

Suatu permasalahn berat yang biasanya dihadapi oleh para pengambil kebijaksanaan dalam melakukan analisa peningkatan kemampuan administrasi mengenai program-program pembangunan. Perhitungan yang dimaksud sini adalah suatu orientasi yang memperkirakan kekuatan untuk menciptakan kemampuan administrasi. Hal ini penting bagi para pengambil kebijaksanaan, misalnya untuk mengisi kekurangan tenaga terampil yang dibutuhkan bagi pembangunan.

2.     Alternatif Strategi

·         Dukungan Politik

Suatu usaha peningkatan kemampuan administrasi  tidak dapat berjalan kecuali apabila proses perubahan dimaksud menjamin adanya pembatasan ruang lingkup, berlangsung secara terus menerus dan mendapat dukungan dari pusat kekuasaan politik di negara tersebut.

Apabila  pucuk pimpinan birokrasi mempunyai peran ganda sebagaiman disebutkan, maka ada dua alternatif yang mungkin terjadi: kedudukan mereka dapat menjadi penghambat atau bahkan sebaliknya justru menjadi pendukung ide-ide penambahan administrasi.

Proses peningkatan kemampuan administrasi dapat manghantam struktur kekuasaan yang sudah ada. Oleh karena itu di dalam analisanya harus dapat diyakinkan bahwa sejumlah kekuasaan yang hilang karenanya akan didapatkannya kembali walau dalam bentuk yang lain. Apabila demi pembangunan sejumlah hak istimewa elit politik harus dikurangi, maka untuk mencegah tanggapan yang bersifat disintegratif ( terhadap pemerintah) saran-saran fisik yang sementara ini mereka gunakan harus dibatasi terlebih dahulu.

Dapatlah ditegaskan bahwa sesungguhnya melibatkan tokoh-tokoh politik tersebut tidak dimaksudkan memperkuat administrasi negara, melainkan untuk memperluas keterlibatan partai-partai politik dan organisasi-organisasi asosiasional. Inilah strategi persuasif yang dapat ditempuh dalam rangka peningkatan kemapuan administrasi dengan melibatkan faktor di luar kerangka administrasi itu sendiri yang sekaligus dapat menjadi dasar yang kuat bagi pembangunan demokrasi yang pluralistik.

·         Pendidikan

Pengubahan lembaga-lembaga administrasi negara maupun praktek-praktek pelaksanaannya merupakan sesuatu yang membutuhkan pendidikan jangka panjang. Sejumlah lembaga pendidikan yang ada dewasa ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat bursa ilmu pengetahuan, tetapi malah berfungsi sebagi lembaga yang mengganjal proses perubahan.

Ketika orang berbicara tentang strategi pendidikan yang akan ditempuh untuk meningkatkan kemampuan birokrasi, orang harus pula memperhitungkan saran-sarana pendidikan yang andal, baik untuk keperluan jangka pendek maupun jangka panjang.

Wilbur Schramm memberikan 3 saran umum untuk perbaikan/ kemajuan pendidikan: 

     1)      Orang tetap perlu berpendapat bahwa lembaga-lembaga tradisional serta struktur administrasi yang ada dewasa ini pada umumnya tidak sejalan dengan tuntutan pembangunan, sehingga ada usaha untuk menyelaraskannya,

     2)      Upaya pendidikan yang ada sebaiknya ditujukan untuk mengubah pola-pola yang ada sehingga mampu meningkatkan kemapuannya, dan

    3)      Strategi pendidikan secara sadar harus mampu meluaskan pengaruh sistem administrasi ke luar bidang itu sendiri. Diperlukan pengertian bahwa administrasi bukanlah sesuatu yang dapat dipisahkan dari program pembangunan itu sendiri, atau sekedar sebagai keterampilan yang realisasinya hanya pada saat diperlukan saja.

3.     Penerapan Strategi Khusus

Sebelumnya strategi umum dalam mencapai keberhasilan pembangunan melalui pembaharuan administrasi telah dipaparkan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai strategi khusus berkaitan dengan adanya kebutuhan, sumber daya, hambatan, dan potensi yang dimiliki oleh suatu negara.

Apabila ternyata masalah yang paling menonjol yang dihadapi suatu negara adalah integrasi, identitas, dan penetrasi, maka perhatian paling besar juga harus ditujukan untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Secara operasional ini berarti dalam waktu dekat harus ada upaya meningkatkan kemapuan militer, kepolisian dan teknik pengendalian adminnistrasi yang ditinggalkan oleh penjajah.

Saran kedua yang perlu diutamakan yaitu pemberian perhatian lebih besar untuk menciptakan peluang dan memperkuat birokrasi yang ada, bukan sebaliknya malah melemahkannya walau sejelek apapun birokrasi yang ada tersebut.

Selain itu, sektor niaga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan administrasi, namun harus dilakukan dengan sangat hati-hati berdasarkan analisa profitnya.

Braibanti (1964) menegaskan perlunya keterampilan wirausaha yang harus dimiliki oleh birokrat “pengalaman intelektual” (intellectual empirical) dan “jiwa wirausaha” (personalized entrepreneurial).

Di negara-negara berkembang yang memberikan peluang bagi peranan kelompok-kelompok dagang dalam meningkatkan kemampuan administrasi, hampir semua kegiatannya dianggap legal, seperti serikat dagang yang berfungsi sebagai  sarana untuk mempercepat perubahan dari pola ekonomi tradisional ke pola ekonomi modern. Selain itu, perlu juga pengendalian serikat buruh. Dalam rangka pembangunan bangsa perlu adanya partai politik yang berfungsi sebagai sarana partisipasi massa, mobilisasi, pengendalian dan pengekangan. Seperti hal lainnya, maka dimensi kesemua hal di atas tercakup dalam analisa profil mengenai suatu negara.

Bab 3

Analisis

Administrasi yang Baik

untuk Pembangunan Berkelanjutan

Esensi administrasi bagi pembangunan tampak jelas dalam setiap kegiatan pembangunan yang tidak pernah lepas dari sistem administrasi. Seperti defenisi dari administrasi sebagai suatu proses kerjasama dalam suatu upaya pencapaian tujuan tertentu. Dalam administrasi pembangunan, tujuan yang dimaksud adalah pembangunan yang berhasil dan berkelanjutan. Sedangkan administrasi merupakan sistem yang digunakan untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan tersebut. Jadi kedudukan administrasi dalam proses pembangunan menunjukkan suatu peran yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan.

Dalam konteks administrasi, kerja sama tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan suatu negara, yaitu pemerintah dan masyarakat. Namun yang berperan sebagai pemegang kendali dalam pembangunan ialah pemerintah. Karena itu pemerintah menjadi pihak yang paling disoroti dalam pembahasan administrasi pembangunan. Pemerintah menjalankan tugas kerja sama untuk pencapaian sasaran pembangunan melalui aparatur pemerintahan. Jadi dalam hal ini pelaku administrasi yang dimaksud terdiri atas pemerintah dan masyarakat.

Menurut saya sendiri, administrasi bagi pembangunan menggambarkan suatu hubungan yang sempurna, di mana terdapat korelasi yang sangat erat antara administrasi dan pembangunan. Administrasi diperlukan dalam pembangunan untuk menyusun program-program pembangunan ke dalam suatu organisasi yang terarah. Administrasi manjadi alat utama dalam proses pembangunan. Peran administrasi bagi pembangunan merupakan suatu hubungan yang lebih mengarah pada konteks ekonomi.

Administrasi sendiri memerlukan pembangunan untuk melakukan pengelolaan terhadap administrasi itu sendiri. Administrasi harus ditata sedemikian rupa, terus dipantau dan mampu mengikuti perkembangan yang ada (up to date). Administrasi yang baik akan memberikan hasil yang baik pula. Demikian juga dengan administrasi pembangunan. Diperlukan adanya pengelolaan administrasi yang efektif untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan. Namun pentingnya pembangunan bagi sebuah administrasi lebih mengarah pada konteks politik.

Hubungan timbal balik antara administrasi dengan pembangunan mrupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan. Tanpa adanya administrasi, maka pembangunan tidak akan mungkin dapat terlaksana. Demikian sebaliknya, tanpa adanya pembangunan terhadap pembangunan terhadap administrasi itu sendiri, maka sistem administrasi akan menjadi stagnan, atau bahkan menyimpang dari yang seharusnya.

Dalam konteks administrasi pembangunan, yang menjadi pokok pembahasan ialah peran administrasi bagi pembangunan. Administrasi menjadi penentu arah bagi pembangunan. Sukses tidaknya suatu pembangunan ditentukan oleh kualitas sistem administrasinya. Administrasi yang baik mampu mewujudkan pembangunan yang sukses dan berkelanjutan. Jadi segenap pihak yang terlibat dalam proses pembangunan dan membentuk suatu sistem administrasi seharusnya menyadari perannya dalam proses pembangunan tersebut. Dari pihak pemerintah, aparatur pemerintahan perlu untuk belajar memahami, mendalami dan mengkaji akar dari berbagai permasalahan pelaksanaan dari tugas pemerintahan sehingga dapat menemukan solusi pemecahan untuk diterapkan di negaranya. Karena itu diperlukan adanya pengelolaan aparatur pemerintahan yang baik.

Sedangkan dari pihak masyarakat secara individu maupun kolektif dibutuhkan kesadaran untuk turut berperan aktif dalam proses pembangunan. Ibarat sebuah kapal yang berlayar, pemerintah berperan sebagai juru mudi kapal, sedangkan masyarakat sebagai mesin penggerak kapal tersebut. Karena itu masing-masing pihak harus menjalankan fungsinya dengan baik.

Bab 4

Penutup

Pengelolaan Administrasi untuk Keberhasilan Pembangunan

a.    Kesimpulan

Dalam upaya menciptakan perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam suatu negara, yang selanjutnya disebut sebagai pembangunan diperlukan pengorganisasian untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek yang terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Berdasarkan kenyataan tersebut tampak peran penting administrasi bagi pembangunan. Administrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Kerena itulah administrasi pembangunan muncul sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik, secara khusus di negara berkembang.Keseluruhan uraian dalam tulisan/materi resume ini mendeskripsikan betapa pentingnya sebuah administrasi dalam proses pembangunan. Administrasi mampu mengorganisir pelaksanaan pembangunan menjadi suatu sistem yang terarah dan sistematis. Dengan demikian pencapaian target pembangunan dapat dilakukan secara efektif untuk kemudian memberikan hasil yang optimal. Sistem administrasi yang baik mampu menciptakan sinergi antarpihak dalam pelaksanaan proses pembangunan. Jadi administrasi tidak akan pernah bisa lepas dari peran pentingnya dalam proses pembangunan.

b.    Saran

Melighat peran penting administrasi bagi pembangunan, maka langkah utama yang harus dilakukan dalam pelaksanaan administrasi pembangunan ialah pembenahan administrasi itu sendiri untuk pencapaian sasaran pembangunan. Sistem administrasi yang baik akan menghasilkan pembangunan yang berkalanjutan. Pengelolaan administrasi ini dilakukan dengan menerapkan manajemen pembangunan secara efektif dan efisien. Artinya, dalam mengelola dministrasi pembangunan harus ada perencanaan yang terprogram dan jelas, pengerahan sumber daya yang optimal, upaya menggerakkan pertisipasi masyarakat, penganggaran yang rasioanal, pelaksanaan pembangunan yang efektif, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengawasan secara terus menerus terhadap pelaksanaan pembangunan dan sistem informasi yang kuat dalam manajemen pembangunan. Untuk itu diperlukan strategi-strategi pencapaian kebijakan pembangunan dan pembaruan administrasi.

Langkah awal yang perlu dilakukan ialah mengubah pandangan tentang administrasi pembangunan itu sendiri. Mungkin selama ini, bagi pemerintah administrasi hanya merupakan susunan hierarki semata yang disusun berdasarkan tugas masing-masing. Sedangkan bagi masyarakat sendiri, administrasi pembangunan hanya suatu sistem yang tidak berpengaruh bagi kehidupan mereka. Karena itu perlu ditanamkan nilai-nilai administrasi pembangunan yang sebenarnya, baik kepada pihak pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah perlu mengetahui bahwa dalam administrasi pembangunan terdapat sebuah tanggung jwab untuk membawa kehidupan bangsa menuju keadaan yang lebih baik, dan dilakukan dengan adanya kerja sama. Sedangkan masyarakat sendiri perlu menyadari esensi administrasi pembangunan sebagai suatu sistem yang akan membawa kehidupan bangsa menuju sasaran pembangunan yang dfiharapkan. Administrasi bukanlah suatu sistem yang bersifat simbolis, malainkan suatu sistem yang menentukan masa depan negara. Karena itu diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung keberhasilan pembangunan.

Jika semua pihak telah menyadari hakikat pembangunan dan kemudian nenyadari masing-masing serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka akan tercapai sasaran pembangunan berupa keadaan yang dianggap lebih baik, pembangunan yang berhasil dan berkelanjutan.

Referensi

Judul Buku       : Administrasi Pembangunan

                        Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia

Pengarang       : Ginandjar Kartasasmita

Penerbit          : LP3S

Tahun              : 1996

Referensi pelengkap/tambahan:

Judul Buku       : Administrasi Pembangunan

Batas-batas, Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaruan Administrasi

Pengarang       : Fred W Riggs (editor)

Penerbit          : PT RajaGrafindo Persada

Tahun              : 1994

Website: http://www.ginandjar.com